2.1 Pengertian Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti indah, bagus, terhormat atau gracefully and with dignity, dan thanatos yang berarti mati. Jadi secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik atau mati dengan tenang. Jadi sebenarnya secara harfiah, euthanasia tidak bisa diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Philo (50-20 SM) euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik, sedangkan Suetonis penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul Vita Ceasarum mengatakan bahwa euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita”. Sejak abad 19 terminologi euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.

Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara tidak menyakitkan, ketika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu yang akan mengakhiri hidupnya.

Euthanasia sering disebut : mercy killing (mati dengan tenang). Euthanasia bisa muncul dari keinginan pasien sendiri, permintaan dari keluarga dengan persetujuan pasien (bila pasien masih sadar), atau tanpa persetujuan pasien (bila pasien sudah tidak sadar).

Dari pengertian pengertian di atas maka euthanasia mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  • Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
  • Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.
  • Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
  • Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
  • Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

Kode Etik Kedokteran Indonesia menggunakan euthanasia dalam tiga arti, yaitu:

  • Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan,     buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
  • Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
  • Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

2.2    Penyebab Euthanasia

Hal-hal yang menyebabkan seseorang menginginkan tindakan euthanasia antara lain:

  1. Rasa putus asa (terutama pada pasien dengan depresi mayor), ketidakberdayaan, kesepian, letih, nyeri psikologis yang dirasakan tidak tertangguhkan.
  2. Gangguan psikiatrik

a)      Gangguan mood mayor, gangguan mood mayor khususnya dengan tanda-tanda vegetatif atau proses fikir menyempit

b)      Alkoholisme, sebagian besar pasien kronis, sebagian besar pria, sering setelah kehilangan hubungan pribadi dengan orang lain, lebih tinggi lagi apabila terjadi depresi dandukungan sosial yang kurang,kecanduan obat-obatan

c)      Skizofrenia, skizofrenia khususnya ketika mengalami kesepian, depresi, skizofrenia kronis, atau disertai dengan halusinasi perintah yang merusak diri sendiri

d)     Lain-lain: Psikosis akibat kondisi organik, gangguan kepribadian (ambang, antisosial), gangguan panik dengan komorbiditas depresi

  1. Kesehatan yang menurun, bila sebelumnya hidup tidak mandiri, hambatan medis  kronis, HIV / AIDS.

4.   Intoksikasi, penggunaan aktif (penyalahgunaan) alkohol dan obat-obatan.

5.   Pengendalian inpuls yang terganggu karena alasan apapun, hostilitas.

6.   Riwayat percobaan bunuh diri.

7.   Duda / janda, bercerai, berpisah, hidup sendiri, pengangguran, pension.

8.   Pasien medis yang menjalani dialisis ginjal.

9.   Perubahan status sosial “naik” atau “turun”.

10. Kehilangan ataupun penolakan yang dialami baru-baru ini.

11. Kematian orang tua selama masa kanak-kanak.

2.3    Syarat Diperbolehkannya Euthanasia

 

Tentunya dalam melakukan tindakan euthanasia harus melalui prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar euthanasia bisa dilakukan.
Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa:

  1. Dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi.
  2. Harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal.
  3. Dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut.

Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis.

2.4    Pihak yang Berwenang Melakukan Euthanasia

Pihak yang berwenang melakukan euthanasia adalah tenaga medis baik dokter maupun perawat. Dari sinilah dilema muncul dan menempatkan dokter atau perawat pada posisi yang serba sulit. Dokter dan perawat merupakan suatu profesi yang mempunyai kode etik sendiri sehingga mereka dituntut untuk bertindak secara profesional. Pada satu pihak ilmu dan teknologi kedokteran telah sedemikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun istilahnya hidup secara vegetatif).

Secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapapun (termasuk para tenaga paramedis baik dokter maupun perawat), sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Tersirat dari pasal 334 di atas, yang telah jelas dilarang oleh KUHP adalah euthanasia aktif, dengan atau tanpa permintaan pasien ataupun keluarganya. Menariknya, UU No. 23/1992 tentang kesehatan (yang dikenal sebagai UU Kesehatan) ternyata belum mengakomodasi soal euthanasia ini dalam pasal-pasalnya, sedangkan di lain pihak beberapa pasal KUHP tadi masih belum memberikan batasan yang tegas dalam hal euthanasia (Achadiat, 2002).
Dari sudut pandang etika kedokteran, euthanasia sebenarnya bertentangan dengan etika kedokteran.

2.5    Metode Euthanasia

Ada 4 metode dalam euthanasia, yaitu:

  • Euthanasia sukarela: ini dilakukan oleh individu yang secara sadar  menginginkan kematian.
  • Euthanasia non sukarela: ini terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena faktor umur, ketidak mampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari kasus euthanasia non sukarela ini adalah menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien yang berada di dalam keadaan vegetatif (koma).
  • Euthanasia tidak sukarela: ini terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat ditanyakan persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Kasus serupa dapat terjadi ketika permintaan untuk melanjutkan perawatan ditolak.
  • Bantuan bunuh diri: ini sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk euthanasia. Hal ini terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan wacana untuk membunuh dirinya sendiri.

 

2.6    Pembagian Euthanasia

Adapun jenis-jenis euthanasia:

  1. Euthanasia aktif : perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang (pasien) yang dilakukan secara medis.Biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja dengan cepat dan mematikan.
  2. Euthanasia pasif : perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan.
  3. Euthanasia volunter : penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan pasien.
  4.  Euthanasia involunter : jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam kedaan tidak sadar di mana tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya.Dalam hal ini dianggap famili pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan pembunuhan kriminal.

 

2.7    Konsep Tentang Mati

Untuk dapat memahami lebih jauh timbulnya masalah euthanasia, kita perlu memahami tentang konsep mati yang dianut dari dulu hingga sekarang. Perubahan pengertian ini berkaitan dengan adanya alat-alat resusitasi, berbagai alat atau mesin-mesin penopang hidup dan kemajuan dalam perawatan intensive. Dahulu, apabila jantung dan paru-paru sudah tidak bekerja lagi, orang tersebut sudah dinyatakan mati dan tidak perlu diberikan pertolongan lagi. Kini keadaan sudah berubah, jantung yang sudah berhenti dapat dipacu untuk bekerja kembali dan paru-paru dapat dipompa agar kembali kembang kempis. Pada umumnya dikenal beberapa konsep tentang mati :

  1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir. Dalam PP No. 18 tahun 1981 dinyatakan bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru. Tetapi dalam pengalaman kedokteran teknologi resusitasi telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang semula terhenti adakalanya dapat dipulihkan kembali. Sehingga dilihat dari perkembangan teknologi kedokteran, kriteria mati ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman.
  2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh. Pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa nyawa terlepas dari tubuh ketika darah berhenti mengalir. Tetapi dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang telah dikemukakan diatas, maka konsep ini tidak tepat lagi.
  3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen (irreversible loss of ability). Dalam pengertian ini fungsi organ-organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali otak karena telah rusak.
  4. Hilangnya kemampuan manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.

Konsep ini dikembangkan dari konsep ke-3 tetapi dengan penekanan nilai moral yaitu dengan memperhatikan fungsi manusia sebagai mahluk sosial. Konsep ini tidak lagi melihat apakah organ-organ tubuh yang lain masih berfungsi atau tidak, tetapi apakah otaknya masih mampu atau tidak menjalankan fungsi pengendalian, secara jasmani maupun sosial, atau tidak.

Berdasarkan cara terjadinya, kematian dibagi dalam tiga jenis yaitu:

  1. Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
  2. Dysthanasia, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
  1. Euthanasia, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan dan tidak dengan pertolongan dokter.

 

2.8    Aspek Euthanasia

 

  1. Aspek Etik

Declaration of Geneva 1948 dan Declaration of Sydney 1968 menyebutkan bahwa, “Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan…. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.” Peraturan Pemerintah 1969 tentang lafal sumpah dokter Indonesia bunyinya juga serupa dengan Declaration of Geneva dan Declaration of Sydney. Pada Kode Etik Kedokteran Indonesia Bab II tentang kewajiban dokter terhadap pasien, tidak memperbolehkan mengakhiri penderitaan dan hidup orang sakit, yang menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi (euthanasia).

  1. Aspek Hukum

Undang undang yang tertulis dalam KUHP Pidana hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut. Tidak perduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat oleh pasal pasal dalam undang undang yang terdapat dalam KUHP Pidana.

  1. Aspek Hak Asasi

Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam euthanasia. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidak nyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.

  1. Aspek Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan atau pengurangan penderitaan pasien. Apabila secara ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang tidak boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? Segala upaya yang dilakukan akan sia sia, bahkan sebaliknya dapat dituduhkan suatu kebohongan, karena di samping tidak membawa kepada kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam pengurasan dana.

 

  1. Aspek Agama

Kelahiran dan kematian merupakan hak dari Tuhan sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Pernyataan ini menurut ahli ahli agama secara tegas melarang tindakan euthanasia, apapun alasannya. Dokter bisa dikategorikan melakukan dosa besar dan melawan kehendak Tuhan yaitu memperpendek umur. Orang yang menghendaki euthanasia, walaupun dengan penuh penderitaan bahkan kadang-kadang dalam keadaan sekarat dapat dikategorikan putus asa, dan putus asa tidak berkenan dihadapan Tuhan. Tapi putusan hakim dalam pidana mati pada seseorang yang segar bugar, dan tentunya sangat tidak ingin mati, dan tidak dalam penderitaan apalagi sekarat, tidak pernah dikaitkan dengan pernyataan agama yang satu ini. Aspek lain dari pernyataan memperpanjang umur, sebenarnya bila dikaitkan dengan usaha medis bisa menimbulkan masalah lain. Mengapa orang harus ke dokter dan berobat untuk mengatasi penyakitnya, kalau memang umur mutlak di tangan Tuhan, kalau belum waktunya, tidak akan mati.

2.9    Hak pasien dan pembatasannya

Penghormatan hak pasien untuk penentuan nasib sendiri masih memerlukan pertimbangan dari seorang dokter terhadap pengobatannya. Hal ini berarti para dokter harus mendahulukan proses pembuatan keputusan yang normal dan berusaha bertindak sesuai dengan kemauan pasien sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Pasien harus diberi kesempatan yang luas untuk memutuskan nasibnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun setelah diberikan informasi yang cukup sehingga keputusannya diambil melalui pertimbangan yang jelas. Beberapa pasien tidak dapat menentukan pilihan pengobatan sehingga harus orang lain yang memutuskan apa tindakan yang terbaik bagi pasien itu. Orang lain disini tentu dimaksudkan orang yang paling dekat dengan pasien dan dokter harus menghargai pendapat-pendapat tersebut.

2.10Batas-batas Tanggung Jawab Ilmuwan dan Praktisi Ilmu dalam Kasus  Euthanasia

Dalam euthanasia, setidaknya terdapat  empat  macam ilmu yang terlibat didalamnya yaitu hukum, hak asasi, biologi/kedokteran dan agama, yang pasti masing-masing memiliki standar kebenaran yang berbeda.  Pertanyaannya tentu bagaimana proses keputusan euthanasia harus  diambil untuk dapat dilaksanakan tanpa melanggar kebenaran masing-masing, untuk itu tidak ada jalan lain, selain mengikuti kebenaran relatif.

Etika, sering lebih terasa digunakan sebagai pijakan oleh praktisi ilmu, dibanding pihak yang mengembangkan ilmu itu sendiri.  Profesi-profesi seperti ahli hukum, dokter dan sebagainya merupakan praktisi ilmu yang sering dituntut secara kuat etikanya dalam menerapkan ilmunya.  Pertanyaannya adalah etika yang mana yang harus digunakan oleh seorang praktisi ilmu.  Lebih lanjut apabila beberapa ilmu harus berperan secara bersama-sama, maka etika yang harus digunakan tentu diutamakan etika yang berlaku bagi masyarakat pengguna ilmu tersebut.

Ilmu yang seharusnya menjadikan hidup lebih mudah, lebih nikmat, lebih efisien dan sebagainya, seringkali justru membelenggu hakekat sebagai  manusia, bahkan dapat secara nyata menghancurkan kehidupan.  Kekecewaan Einstein terhadap penggunaan hukum fisika modern dalam kasus Hiroshima ; kemajuan teknologi industri di satu pihak dan polusi yang ditimbulkannya merupakan contoh bahwa kemajuan ilmu memiliki dua sisi yang saling kontradiktif.  Demikian pula penemuan-penemuan dibidang kedokteran seringkali sangat mudah dilihat sisi positif dan negatifnya, seperti  penggunaan bahan dalam anestesi, teknik-teknik pembedahan, fertilitas, euthanasia dan sebagainya.  Kenyataan tersebut  menunjukkan semakin jelas bahwa ilmu bersifat bebas nilai.  Disinilah pentingnya norma dan etika dalam penggunaan ilmu, yang hendaknya menjadi konsensus bagi umat manusia.  Klaim-klaim hukum terhadap tindakan dokter dalam euthanasia merupakan bentuk lain dari sisi negatif dalam penerapan ilmu, yang terkadang sama sekali tidak terbayangkan oleh dokter yang bersangkutan.

Jadi perkembangan ilmu yang kemudian diujudkan dalam tindakan berkembang dalam kebudayaan manusia serta sekaligus mempengaruhi kebudayaan manusia melalui dua sisi tersebut, pada gilirannya tentu dapat berupa manfaat dan atau bencana.  Demikian pula euthanasia dapat hadir diantara manfaat dan bencana.

2.11 Argumen Terhadap Euthanasia

Pro Euthanasia

Kelompok pro euthanasia, yang termasuk juga beberapa orang cacat, berkonsentrasi untuk mempopulerkan euthanasia dan bantuan bunuh diri. Mereka menekankan bahwa pengambilan keputusan untuk euthanasia adalah otonomi individu. Jika seseorang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau berada dalam kesakitan yang tak tertahankan, mereka harus diberikan kehormatan untuk memilih cara dan waktu kematian mereka dengan bantuan yang diperlukan. Mereka mengklaim bahwa perbaikan teknologi kedokteran merupakan cara untuk meningkatkan jumlah pasien yang sekarat tetap hidup. Dalam beberapa kasus, perpanjangan umur ini melawan kehendak mereka.

Mereka yang mengadvokasikan euthanasia non sukarela, seperti Peter Singer, berargumentasi bahwa peradaban manusia berada dalam periode ketika ide tradisional seperti kesucian hidup telah dijungkir balikkan oleh praktek kedokteran baru yang dapat menjaga pasien tetap hidup dengan bantuan instrumen. Dia berargumen bahwa dalam kasus kerusakan otak permanen, ada kehilangan sifat kemanusian pada pasien tersebut, seperti kesadaran, komunikasi, menikmati hidup, dan seterusnya. Mempertahankan hidup pasien dianggap tidak berguna, karena kehidupan seperti ini adalah kehidupan tanpa kualitas atau status moral.

Falsafah Utilitarian Singer menekankan bahwa tidak ada perbedaan moral antara membunuh dan mengizinkan kematian terjadi. Jika konsekuensinya adalah kematian, maka tidak menjadi masalah jika itu dibantu dokter, bahkan lebih disukai jika kematian terjadi dengan cepat dan bebas rasa sakit.

Oposisi terhadap Euthanasia

Banyak argumen anti euthanasia bermula dari proposisi, baik secara religius atau sekuler, bahwa setiap kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik dan mengambil hidup seseorang dalam kondisi normal adalah suatu kesalahan. Advokator hak-hak orang cacat menekankan bahwa jika euthanasia dilegalisasi, maka hal ini akan memaksa beberapa orang cacat untuk menggunakannya karena ketiadaan dukungan sosial, kemiskinan, kurangnya perawatan kesehatan, diskriminasi sosial, dan depresi. Orang cacat sering lebih mudah dihasut dengan provokasi euthanasia, dan informed consent akan menjadi formalitas belaka dalam kasus ini. Beberapa orang akan merasa bahwa mereka adalah beban yang harus dihadapi dengan solusi yang jelas. Secara umum, argumen anti euthanasia adalah kita harus mendukung orang untuk hidup, bukan menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati.

2.12 Prinsip-Prinsip Pencegahan Euthanasia

1)      Kenali dan obati kondisi-kondisi psikiatrik dan medis

2)      Kembangkan ikatan terapeatik dengan pasien

3)      Pasien yang ingin bunuh diri biasanya bersikap ambivalen tentang kematian itu maka ungkapan tentang ambivalen tersebut, memperlihatkan bukti-bukti bahwa mereka ingin hidup

4)      Hadapkan pasien pada hal-hal realita

5)      Jangan mengucilkan keseriusan pasien dalam usaha bunuh diri

6)      Jangan pernah setuju untuk merahasiakan rencana bunuh diri

7)      Bantulah pasien melewati masa berduka karena kehilangan

8)      Jangan beri alasan untuk membenarkan gejala-gejala yang dialami pasien

9)      Nilailah kembali kondisi fikiran pasien dengan sharing

10)  Gunakan sumber daya dari komunitas, misal keluarga, dan orang yang bermakna                dalam pengobatan pasien

11)   Jangan kehilangan kontak dengan pasien

12)  Bersikap aktif tetapi tetap menuntut pasien untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.

Contoh kasus euthanasia:

Kasus I :

Kasus euthanasia yang terkenal di Indonesia adalah kasus Ny Agian Isna Nauli Siregar.  Ibu Agian merupakan korban mal praktek di sebuah rumah sakit di Jakarta. Terjadinya kasus mal praktek itu menyebabkan 86% otak dari Ibu Agian mengalami kerusakan parah. Suami korban, Hasan Kusuma, sempat mengajukan permohonan euthanasia atau suntik mati untuk istrinya kepada DPR RI karena harapan hidup Ibu Agian amat kecil dan biaya perawatan yang sangat mahal. Setelah mengkonsumsi suatu obat herbal kesehatannya berangsur pulih, harapan hidupnya kembali hadir. Tentu ini perlu disyukuri sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggapan :

1. Aspek Etik

Pada kasus tersebut jika ditinjau dari aspek etik, seharusnya tugas dokter atau tim medis adalah menyembuhkan dan merawat pasien  dengan baik. Tapi pada kasus ini malah dokter atau tim medis melakukan malpraktik. Hal ini bertolak belakang dengan etik kedokteran.

2. Aspek Hukum

Menurut kami, pada kasus tersebut jika ditinjau dari aspek hukum, yang bersalah adalah dokter atau tenaga medis. Karena telah berbuat malpraktik terhadap ibu Agian sebagai pasien.

3. Aspek Hak Asasi

Menurut kami pada kasus tersebut, Ibu Agian berhak untuk hidup. Karena beliau melakukan pengobatan kepada dokter. Namun, perlakuan medis yang diberikan kepada ibu Again tidak sesuai yang diharapkan. Apalagi ibu Agian terkena kasus malpraktik, sampai-sampai suaminya meminta hak untuk mati yang ditujukan untuk istrinya.

4. Aspek Ilmu Pengetahuan

Pada kasus ini, dokter atau tim medis telah salah menangani sakit yang diderita ibu Agian. Sehingga tejadi malpraktik. Padahal seharusnya dokter atau tim medis harus melakukan pengobatan yang baik untuk ibu Agian. Karena dokter mamiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam penyakit.

5. Aspek Agama

Menurut pendapat kami jika kasus tersebut ditinjau dari segi agama, tidak ada hubungannya. Karena yang meminta tindakan euthanasia adalah suami dari ibu Agian. Dan hal itu belum dilaksanakan olaeh dokter. Karena ibu Agian kondisinya mulai membaik dengan mengkomsumsi obat herbal.

Kasus II :

Dan contoh yang lain adalah Vincent Humbert, pemuda Perancis ini mengalami kecelakaan mobil pada akhir September 2000. Tiga tahun Vincecnt dirawat di sebuah rumah sakit di kota Bercksur-Mer – sembilan bulan pertama dalam keadaan koma. Ketika kesadarannya pulih, Vincent sudah kehilangan penglihatan dan kemampuan berbicara. Tubuhnya pun lumuh. Cuma jempol tangan kirinya yang bisa digerakkan. Kondisi tanpa daya ini membuat Vincent tak mau meneruskan hidupnya. Pada November 2002, ia mengirimkan surat kepada Presiden Perancis, Jacques Chirac, meminta agar ia diberi hak untuk mati. Chirac membalas surat Vinceent dan menelponnya. ke rumah sakit, menjelaskan bahwa ia tak bisa memenuhi permintaannya itu. Vincent pun akhirnya menyusun rencana kematian bersama ibunya, Marie Humbert. Ia juga menulis buku berisi penjelasan soal kasusnya – dibantu seorang wartawan bernama Frederick Veille.

Kemudian tepat tiga tahun setelah kecelakaan, Vincent dan Marie melaksanakan rencana mereka, Marie menyuntikkan obat penenang dengan dosis berlebih ke pembuluh darah putranya. Hari berikutnya, buku karya Vincent, FeVous Demande le Droit de Mourir (Saya Meminta Pada Anda Hak untuk Mati), pun terpajang di rak toko-toko buku di Perancis. Dalam buku itu Vincent berkata, “Saya tidak hidup. Saya dibuat untuk hidup. Saya tetap hidup. Untuk Siapa, untuk apa yang tak saya ketahui, yang saya tahu saya hanyalah mayat hidup.”Jumat 26 September 2003, Vincent meninggal pada usia 22 tahun,”Saya sangat bahagia, akhirnya kakak saya bebas,” kata Laurent Humbert, adik Vincent, kepada LCI TV. Marie, 48 tahun, yang genjar mengkampanyekan hak putranya untuk mengakhiri hidup, ditahan polisi karena dituduh melakukan pembunuhan dengan sengaja. Hari berikutnya, Marie dibebaskan dan diperbolehkan menemui putranya sebelum meninggal. Marie kemudian dimasukkan ke rumah sakit yang dirahasiakan nama dan tempatnya. Keberadaannya pun sekarang tak diketahui umum.

 

Tanggapan :

 

1. Aspek Etik

Pada kasus tersebut jika dilihat dari aspek etik, mungkin tidak ada hubungannya. Karena yang melakukan tindakan euthanasia disini bukan dokter maupun tim medis. Melainkan Marie Humbert (ibu Vincent Humbert). Jadi, jika dokter atau tim medis yang melakukan tindakan euthanasia, maka hal itu melanggar etika kedokteran.

 

2. Aspek  Hukum

Pada kasus tersebut jika ditinjau dari aspek hukum, yang bersalah adalah Ibu Vincent, karena telah membunuh dengan sengaja putranya. Namun, hal itu didasari karena permintaan Vincent untuk mati. Vincent sudah meminta permohonan euthanasia kepada Presiden Prancis, tapi ditolak. Sehingga dia meminta Ibunya sendiri untuk mengakhiri hidupnya.

 

3. Aspek Hak Asasi

Pada kasus tersebut jika ditinjau dari aspek hak asasi, sebenarnya Vincent Humbert ingin hidup. Namun, mengalami kecelakaan yang parah. Sehingga dia meminta hak untuk mati/ pemohonan euthanasia untuk mengakhiri penderitaan hidupnya. Karena Vincent sudah putus asa dalam menjalani hidup.

 

 4. Aspek Ilmu pengetahuan

Pada kasus tersebut jika ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan. Sebenarnya Ibu Vincent kurang mengetahui tentang metode pelaksanaan euthanasia. Dia hanya melakukan permintaan putranya untuk menyuntikkan obat penenang dengan dosis yang tinggi. Seharusnya yang tahu tentang metode pelaksanaan euthanasia adalah dokter atau tim medis.

 

5. Aspek Agama

Pada kasus ini jika dilihat dari aspek agama, perbuatan Marie Humbert yang tidak lain ialah ibunya Vincent yang berdosa karena telah mengakhiri hidup putranya sendiri dengan menyuntikkan obat penenang dengan dosis tinggi. Perbuatan Marie Humbert sangat bertentangan denagn agama, namun Marie melakukan hal ini karena permintaan putranya. Ia tidak tega melihat Vincent hidup dalam penderitaan.